Home
 

PUSHAM polling

Bagaimana penanganan HAM di Indonesia saat ini?

Tidak memuaskan - 82.6%
Kurang memuaskan - 13%
Sudah memuaskan - 4.3%

Total votes: 23
The voting for this poll has ended on: 29 Feb 2012 - 00:00

Statistik Kunjungan

Content View Hits : 48625
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya
Kuliah Umum Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia PDF Print E-mail
Written by dims   
Friday, 26 April 2013 04:34
 
Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, menjadi pokok bahasan dalam kuliah umum yang diselenggarakan atas kerjasama PUSHAM UBAYA dengan The International Legal Resources Center (ILRC). Kuliah umum ini berlangsung pada hari rabu, 24 April 2013 di Universitas Surabaya. Acara dibuka oleh Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum., selaku kepala PUSHAM UBAYA dan Uli Parulian Sihombing, S.H., LL.M., selaku direktur eksekutif ILRC, yang melibatkan peserta dari berbagai jaringan LSM, akademisi dan pemerintahan. Acara ini di isi oleh narasumber dari Komisi Nasional Perempuan(KOMNAS Perempuan), yaitu Kyai Husein Muhammad dengan didampingi Dian Noeswantari, S. Pi., MPAA., peneliti dari PUSHAM UBAYA sebagai moderator.
 
Melalui pemaparannya narasumber yang akrab dengan panggilan Kyai Husein ini, mengungkapkan bahwa pada faktanya kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sering terjadi di berbagai tempat di negeri ini,dan ironisnya, dalam berbagai peristiwa tersebut, negara, dalam hal ini aparat penegak hukum seakan tidak hadir untuk menjalankan tugas dan fungsinya; melindungi korban sebagaimana seharusnya, bahkan terkesan membiarkan kekerasan terus terjadi dan korban terus berjatuhan, bahkan terkesan pula perlindungan cenderung diberikan pada kelompok intoleran. Beliau juga menyinggung tentang penerapan perda-perda syari'ah, dimana menurut beliau muatan aturan perda tersebut hanya bernuansa agama tertentu, sehingga menimbulkan kebijakan yang bersifat diskriminatif.
 
 
 
Gambar 1. Materi kuliah umum di isi oleh Kyai Husein
 
Untuk kasus perda-perda syari'ah, Komnas Perempuan dalam pemantauan tahun 2008-2009, telah menemukan ada 154 kebijakan diskriminatif dan sampai pada akhir tahun 2012, jumlah kebijakan diskriminatif meningkat hingga 282 kebijakan. Perlu diketahui, seluruh kebijakan diskriminatif tersebut, hingga saat ini belum dibatalkan oleh pemerintah. Oleh karena itu dapat dibayangkan potensi terjadinya gesekan atas diberlakukannya perda tersebut di wilayah indonesia dimana memiliki tingkat keberagaman dalam agama dan keyakinan yang dianut.
 
 
Gambar 2. Sesi diskusi kuliah umum
 
Pada sesi diskusi  diungkapkan juga tentang cara pandang terhadap perempuan, yang masih saja dimaknai sebagai kelompok dan entitas manusia kelas dua. Posisi ini membawa akibat seakan-akan mereka sah saja mendapatkan perlakuan diskriminatif, marjinalisasi dan kekerasan. Pandangan ini masih berlaku dan menjadi dasar bagi sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pemaknaan pandangan keagamaan juga masih sarat dengan muatan-muatan diskriminatif terhadap perempuan. Dijelaskan juga bahwa tubuh perempuan seringkali dijadikan alat untuk melemahkan dan menakut-nakuti pihak lawan, dengan cara pelecehan, kekerasan seksual, ataupun ancaman ikrar keluar dari keyakinan mereka dan sebagainya.
 
Dalam sesi terakhir diskusi kuliah umum ini, Kyai Husein menyampaikan harapannya pada pemerintah dan penegak hukum  yang harus mendasarkan tindakan dan keputusannya pada perundangan yang berlaku dan tidak pada produk hukum lain diluarnya, serta tidak tunduk pada kehendak dan tekanan dari luar. Harapan tersebut nantinya, akan mewujudkan demokrasi di negara ini, agar lebih berpijak pada substansi dan tujuan hukum; pemenuhan hak asasi manusia.   


Last Updated on Friday, 26 April 2013 08:33
 
Copyright © Pusham Ubaya. All Rights Reserved.
Joomla Templates by templatejoomla
Joomla Templates Sponsored by Best of Joomla!